Header Ads

header ad

Prinsip Fadli Zon yang Kocak, DPR yang Ambl Inisiatif, Tapi Minta Jokowi Tak Buang Badan,


Berita Terkini - Menimpakan tanggung jawab kepada orang lain atas ulah dirinya, itulah barangkali kalimat yang paling tepat kita arahkan kepada Fadli Zon sebagai representasi DPR. Dia kini sedang menuding Presiden karena UU KPK yang baru mendapatkan penolakan dari kalangan mahasiswa. Bukan hanya penolakan yang terjadi, tetapi tampaknya sudah meluas secara nasional.

Adakah tuntutan itu akan meluluhkan pemerintah, sehingga UU KPK kembali membatalkan revisinya, sebagaimana telah berkali-kali pembahasannya mengalami perlawanan.

Kita sejauh ini melihat Fadli Zon sedang ketar-ketir, bisa saja secara pribadi dirinya tak menduga atas reaksi keras masyarakat yang diwakili oleh mahasiswa. Namun di luar kenyataan itu, kita pun bisa melihat banyak kemungkinan tentang hal apa yang sebenarnya sedang berlangsung.

Sebagaimana diungkapkan oleh pengamat hukum, unjuk rasa mahasiswa kali ini sangat kering dari daya analisis mereka. Seperti juga diakui oleh Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah, bahwa penggerak unjuk rasa tampak tidak mau berdepat soal substansi persoalan, namun mereka lebih suka beradu fisik.

Tampak dalam narasi yang mereka usung dalam aksi-aksi tersebut, tuntutan yang mereka sodorkan tidak lebih dari dua kalimat, terbitkan Perppu tentang KPK. Tidak ada penjelasan lebih detil, yang bisa dijelaskan secara argumentatif.

Mereka seperti hanya mengandalkan jumlah massa yang sangat luas, karena nyaris berlangsung secara nasional. Dan lebih dari itu, militansi mereka pun cukup membuat ketar-ketir publik yang menyaksikan, termasuk aparat keamanan yang mengawal gerakan mereka.

Fadli Zon yang tampil berhadapan dengan Presiden, seolah-olah berpihak kepada mahasiswa, hal mana merupakan kejanggalan sangat kasat mata. Kita tahu inisiatif revisi itu berada di tangan DPR, sementara pemerintah berperan sebagai pemberi respon, dan meskipun Presiden melakukan beberapa perbaikan dalam pasal-pasal yang dibahas, akhirnya disepakati Undang-undang itu disahkan oleh dewan.



Jika mengamati sikap Fadli Zon, kita seperti menyaksikan sosok ambigu, tak punya prinsip yang jelas. Di satu sisi dia berada di pihak legislatif yang menjadi inisiator revisi, sementara setelah diketahui ada penolakan dari publik, kini dia justru meminta Presiden yang bertanggung jawab.

Kalau demikian ceritanya, bagaimana dia menunjukkan diri sebagai politisi yang secara ksatria berani menghadapi gelombang penolakan tersebut ? Ternyata dia Cuma seonggok ayam sayur, yang beraninya nyinyir, namun tak sanggup menunjukkan argumentasi kuat terhadap tuntutan mahasiswa.

Bahkan lebih jauh, kita pun bisa menaruh kecurigaan terhadap Waketum Gerindra yang satu ini. Kenapa demikian ? Karena diantara tuntutan mahasiswa yang berkembang, terbukti tidak berhenti pada permintaan penerbitan Perppu.

Lebih dari itu, ada pesan yang tersembul dari narasi pelaku aksi, diantaranya adalan tuntutan agar Jokowi lengser. Dari mana asal tuntutan itu jika bukan berasal dari kalangan oposisi ? Sebagaimana ditengarai oleh pihak keamanan, dan diperkuat pengamat politik, mengingat argumentasi pengunjuk rasa yang sangat lemah dan bahkan terkesan mengada-ada, tuntutan kepada Presiden untuk mundur pun sama tak memiliki alasan kuat, sebagaimana alasan atas tuntutan penerbitan Perppu.

Bukan rahasia lagi, beberapa waktu lalu, salah satu pendukung oposisi, Sri Bintang Pamungkas, terbukti melakukan intimidasi untuk menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai Presiden terpilih. Jika sekarang gelombang penentangan dari mahasiswa demikian massifnya, bisa saja aksi-aksi ini hanya menjadi batu loncatan untuk tuntutan yang masih tersembunyi.

Tuntutan yang dimaksud, tak perlu dijelaskan lagi karena sudah mudah dibaca, yakni menuntut Jokowi mundur. Pertanyaannya, bagaimana muasalnya ketika semula massa menuntut penerbitan Perppu, namun dibelokkan menjadi sama dengan misi yang dibawa ketika pengunjuk rasa menggeruduk KPU pada tanggal 21 Mei lalu ?

Dari gelagat itulah publik akan cepat menebak siapa yang berada di balik tuntutan Presiden mundur itu. Kalau kita kait-kaitkan dengan pernyataan elit oposisi, termasuk Fadli Zon, semakin jelas pula bahwa sosok yang berada di balik revisi UU KPK pun adalah orang atau pihak yang sama.

Meskipun konteksnya adalah penyempurnaan Undang-undang KPK, yang ternyata disetujui pemerintah dengan beberapa perbaikan, jika perkembangnnya sampai pada tuntutan melengserkan Presiden, sebagai akibat penentangan publik, kita pun berani bertaruh, ada jejak oposisi di belakang semua kejadian ini.

Hanya saja untuk menelusuri kebenarannya, niscaya akan memerlukan upaya yang tidak sederhana. Kini setelah Undang-undang KPK terlanjur disahkan, maka yang tinggal adalah harapan kita, agar KPK tetap kuat walaupun perlu kita akui, masih ada beberapa catatan untuk menjamin KPK yang kuat dan memiliki legitimasi yang sama kuatnya.

Sumber : https://seword.com/politik/prinsip-fadli-zon-yang-kocak-dpr-yang-ambl-inisiatif-tapi-minta-jokowi-tak-buang-badan-XaIHRASI38

No comments

Powered by Blogger.