Header Ads

header ad

Sama-Sama Diusung PKS, Gubernur Riau Dan Jakarta Tidak Becus Urus Bencana!


Berita Terkini - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana. Sama halnya dengan kualitas udara Jakarta yang buruk, bahkan selalu masuk dalam urutan atas dunia. Ini juga bencana. Di Riau para warga terpapar asap yang di dalamnya ada racunnya, di Jakarta juga sama. Sama-sama menghirup racun dan polutan. Sama-sama berbahaya buat kesehatan. Apalagi jika yang menghirup adalah anak-anak, lebih bahaya lagi.

Seperti yang diingatkan oleh Presiden Jokowi ketika beliau memimpin rapat terbatas di Riau, bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. “Kita tahu gubernur memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah: bupati, wali kota, camat, kepala desa. Pangdam juga punya perangkat dari danrem, dandim, sampai koramil, bhabinsa, semuanya ada. Kapolda juga punya perangkat dari kapolres, kapolsek, sampai bhabinkamtibmas. Semuanya ada. Belum yang di BNPB. Belum kita punya di Kehutanan. Kita memiliki semuanya. Tapi perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik,” ujar Presiden Jokowi.

Ini sama saja dengan mengatakan bahwa Gubernur Riau tidak becus menuntaskan karhutla dari awal. Harusnya titik-titik api sudah dipadamkan ketika masih sedikit. Tidak perlu sampai banyak dan jadi kabut asap pekat, baru heboh. Indikasi ketidakbecusan ini juga bisa dilihat dari tidak bisanya sang gubernur memilih skala prioritas. Ketika karhutla sedang besar-besarnya dan kabut asap sedang pekat-pekatnya, dia malah pergi ke luar negeri, ke Thailand, pada tanggal 13 – 14 September lalu. Wajar saja kan dia didemo oleh warganya sendiri. Dan akhirnya Presiden Jokowi yang mesti turun tangan.

Bagaimana dengan Jakarta? Soal kualitas udara Jakarta sudah digembar-gemborkan oleh LSM Greenpeace sejak tahun lalu. Bahkan mereka bikin baliho besar menyentil pemprov. Namun, tidak juga digubris oleh Anies. Tahun ini media dan publik juga sudah heboh sejak beberapa bulan lalu. Namun baru pada awal Agustus lalu, Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk mengatasi polusi udara. Sebelumnya, kalau tidak ke luar negeri juga, Anies ya ngeles melulu. Malah kesannya tidak percaya pada indikator polusi udara yang menempatkan Jakarta di peringkat atas dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sudah telat banget, instruksi Anies ini ternyata nggak ngefek, karena kualitas udara Jakarta ya tetap saja buruk.

Yang bilang bukan saya, namun Direktur Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi. Menurut Walhi, Ingub yang dikeluarkan Anies tidak berdampak signifikan. Bahkan dinilai gagal alias ya gubernurnya tidak becus juga mengatasi masalah ini. Setidaknya terlihat dari pelaksanaan perluasan ganjil-genap yang tidak bisa menekan polusi kecuali meningkatkan jumlah pengguna MRT dan Transjakarta. Kegagapan DKI mengatasi polusi, lanjut Bagus, juga dapat dilihat dari lambannya Gubernur Anies mengevaluasi Ingub No 66 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Gubernur memilih untuk mengevaluasi dalam waktu tiga bulan padahal Ingub tersebut dalam kurun satu bulan tidak bisa menyelamatkan DKI dari deretan kota dengan udara tidak sehat.

Lalu, apa yang diusulkan oleh Walhi? Ya sama dengan apa yang akhirnya terjadi di Riau. Presiden Jokowi harus turun tangan. Menurut Walhi tanpa adanya peran dari pemerintah pusat, penyelesaian krisis udara bakal jalan di tempat. Presiden Jokowi dinilai bisa mendorong agar Gubernur DKI, Jabar dan Banten saling berkoordinasi untuk menekan pencemaran udara. "Karena ketiga daerah ini, terutama di beberapa titik mengalami krisis udara, dan juga saling menyumbang pencemaran," ujar dia. Bagus meyakini, tanpa adanya koordinasi di antara kepala daerah, isu polusi masih terus melanda DKI dan semakin lamban penanganannya maka semakin membiarkan masyarakat terus terpapar polusi. Sementara sejauh ini di antara kepala daerah terkait tidak terlihat adanya upaya bersama untuk mengatasi polusi Sumber.

Nah, kelihatan kan banyak sekali kesamaan antara Gubernur Riau Syamsuar dan Gubernur DKI Jakarta Anies, dalam mengurusi bencana? Sama-sama lambat, sama-sama tidak punya skala prioritas, sama-sama memilih kunker ke luar negeri, dan sama-sama tidak becus menyelesaikan masalahnya. Akhirnya Presiden Jokowi perlu turun tangan, kan?

Di acara ILC TVOne jelas sekali propaganda PKS meng-endorse posko pengungsian yang mereka buat di Riau. Mungkin sekalian berharap bahwa warga jadi lupa kalau gubernurnya sendiri diusung oleh PKS. Nutupin blunder lah istilahnya. Di Jakarta sendiri suaranya PKS malah setahu saya nggak ada dalam soal kualitas udara buruk ini. Ya mungkin masih ngarepin kursi Wagub. Suara PKS malah lantangnya di urusan revisi UU KPK. Hehehe… Jadi gimana PKS? Para gubernur usungannya kok nggak becus sih ngurusin bencana yang menimpa warganya? Demikian kura-kura….

(Sekian)

No comments

Powered by Blogger.